KISI KISI DALAM MEMAHAMI SOAL PKN

 

 

Point point (kisi kisi) dalam latihan menganalisis soal PKN

1. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM,
2. bentuk pelanggaran HAM ringan
3. Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran ham berat
4. Pada dasarnya, hak asasi manusia harus
5. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM,
6. Faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM
7. Bukan merupakan faktor internal penyebab pelanggaran HAM
8. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok yang melakukan pelanggaran HAM
9. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM
10. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain jenis pelanggaran
11. Pelanggaran HAM ringan
12. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, kecuali….
13. Berikut yang bukan merupakan hak asasi manusia adalah ….
14. Salah satu hak alamiah manusia menurut John Locke adalah hak untuk ….
15. Personal rights artinya hak asasi ….
16. Berikut yang bukan merupakan jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara
17. Menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya
18. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga disebut
19. Salah satu faktor internal penyebab pelanggaran HAM
20. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi
21. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip
22. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber
23. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber
24. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode
25. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi
26. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan cita-cita
27. Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain merupakan salah satu ciri demokrasi
28. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republic diganti
29. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949
30. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965
31. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
32. Salah satu nilai dari demokrasi menurut Hendry B. Mayo
33. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan
    
    ·     Dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia
34. Dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia
35. Sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia
36. Yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari
37. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan terjadi hal-hal
38. Dalam negara demokrasi, ada empat kebebasan yang sangat penting
39. Kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan
40. Bukan merupakan upaya untuk menjalankan kehidupan yang demokratis
41. Politik luar negeri Indonesia
42. Indonesia termasuk anggota ASEAN di wilayah ASIA
43. Negera yang termasuk kedalam kawasan asia tenggara yang berlandaskan Pancasila
44. Negara yang memiliki patung berbentuk singa di kawasan asia tenggara
45. Menurut kamu, negara Timur Leste merupakan negara yang baru masuk ke anggotaannya di ASEAN, benar atau salah!

KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

 

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kepandaian atau kemahiran mengenai keuangan, jadi kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilasi harga harga dan perbaikan kinerja perekonomian

 Peran kebijakan moneter

Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 Fungsi kebijakan moneter

Secara garis besar, fungsi kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci, fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut :

a. Menjaga stabilitas ekonomi

b. Menjaga stabilitas harga

c. Meningkatkan kesempatan kerja

d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Instrumen kebijakan moneter

Tight money policy (kebijakan uang ketat)

Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan manikan suku bunga, menjual SBI, menaikan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit.

 Easy money policy (kebijakan uang longgar)

Adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat juga berupa penurunan tingkat suku bunga (kebijakan diskonto), pembelian surat surat berharga (kebijakan pasar terbuka), penurunan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan kelonggaran pemberian kredit

Instrumen Instrumen kebijakan moneter

Kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation)

Kebijakan yang di ambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini di ambil dengan menjual sertifikat bank indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal

Kebijakan diskonto (discount policy)

Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebih kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan menaikan suku bunga.

Kebijakan cadangan wajib (reserve requirement)

Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikan atau menurunkan cadangan kas (cash ratio). Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan jenis tabungan lainnya.

Kebijakan kredit ketat

Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar benar di dasarkan pada syarat 5 C, yaitu Character, capability, collateral, capital dan condition of economy.

Kebijakan dorongan moral (moral persuasion)

Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato dan ederan yang di tujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya

 

Pengertian Kebijakan Fiskal

Adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi

Peran dan fungsi kebijakan fiskal

Perannya, mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah

Fungsinya meliputi

a. fungsi alokasi, menentukan dengan tepat bangaimana dana dialokasikan

b. fungsi distribusi, menentukan berapa banyak akan disisihkan dan untuk tujuan apa

c. fungsi stabilisasi, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi stabil

d. fungsi pembangunan, dapat menunjukan pertumbuhan ekonomi

ISTILAH ISTILAH DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

 

Perjanjian internasional memiliki sejumlah istilah tertentu. Berikut ini adalah jenis jenis dalam perjanjian internasional tersebut :

 a. Traktat

Traktat (treaty) adalah perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih, mencakup bidang politik dan ekonomi. Misalnya, traktat antara pemerintah RI dengan Singapura mengenai batas wilayah laut di bagian barat Selat Singapura.

 b. Konvensi

Konvensi (convention) adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Misalnya konvensi hukum laut PBB 1982 yang berkaitan dengan kawasan laut Indonesia

 c. Protokol

Protokol (protocol) adalah persetujuan tidak tesmi yang pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

 d. Persetujuan

Persetujuan (agreement) adalah perjanjian yang lebih bersifat teknis atau adminitratif. Agreement tidak diratifikasi karena sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi.

 e. Perikatan

Perikatan adalah sebuah perjanjian untuk transaksi yang sifatnya sementara dan tidak seresmi traktat dan konvensi

 f. Proses Verbal

Proses verbal adalah catatan catatan, ringkasan-ringkasan, kesimpulan kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan catatan suatu pemufakatan yuang tidak diratifikasi

 g. Piagam

Piagam adalah himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasinal, baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup perihal minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga lembaga internasinal. Piagam dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi, seperti piagam kebebasan transit

 h. Deklarasi

Deklarasi adalah perjanjian internasinal yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi distatuskan sebagai traktat jika menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi

 i. Modus vivendi

Modus vivendi adalah dokumen untuk mencatat persetujuan internasinal yang bersifat sementara sampai berhasil melakukan pertemuan yang lebih permanen, terperinci sistematis dan tidak memerlukan retifikasi.

 j.Pertukaran nota

Pertukaran nota adalah metode tidak resmi yang biasanya dilakukan oleh wakil wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral dan menimbulkan sebuah kewajiban di antara pihak pihak yang terlibat

 k.Ketentuan penutup

Ketentuan penutup adalah ringkasan hasil konvensi yang menyubutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konfrensi dan tidak memerlukan ratifikasi

 l.Ketentuan umum

Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi

 m.Charter

Charter adalah kata lain dari perjanjian internasinal yang digunakan untuk pendirian suatu badan yang melakukan fungsi administratif, seperti Atlantic Charter

 n.Pakta

Pakta adalah istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi seperti Pakta Warsawa

 o.Covenant

Covenan (kovenan) mengandung arti sama dengan piagam, digunakan untuk menunjuk pada perjanjian internasinal sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Istilah ini juga digunakan dalam perjanjian internasinal. Contohnya Kovenan Internasional untuk Hak Politik dan Hak Sipil